DPRD DKI Resmi Umumkan Usulan Pemberhentian Anies

DPRD DKI Resmi Umumkan Usulan Pemberhentian Anies sebagai Gubernur

DPRD DKI Resmi Umumkan Usulan Pemberhentian Anies sebagai Gubernur

DPRD DKI Resmi Umumkan Usulan Pemberhentian Anies sebagai Gubernur

DPRD DKI Resmi Umumkan Usulan Pemberhentian Anies, Di ketahui DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Pantauan di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, paripurna dimulai sejak pukul 11.36 WIB. Selain Prasetyo, rapat juga di hadiri oleh empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu Rani Mauliani, Khoirudin, dan Zita Anjani.

Rapat paripurna hari ini di hadiri 82 orang anggota dewan. Di lihat melalui presensi anggota DPRD DKI, 82 anggota dewan itu terdiri dari:

  • Fraksi PDIP 23 orang,
  • Fraksi Gerindra 15 orang,
  • Fraksi PKS 13 orang,
  • Fraksi Demokrat 7 orang,
  • Fraksi PSI 3 orang,
  • Fraksi PAN 6 orang,
  • Fraksi Nasdem 6 orang,
  • Fraksi Golkar 4 orang, dan
  • Fraksi PKB-PPP 5 orang.

Rapat paripurna di mulai setelah memenuhi kuorum yaitu 80 dari 106 anggota Jakarta. Di pimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. “Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rasyid Baswedan dan Saudara Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta

masa jabatan 2107-2022 di usulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,” kata Prasetyo di ruang rapat. Setelahnya, rapat di lanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh keempat pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Untuk diketahui, jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria bakal berakhir pada 16 Oktober 2022. Penjadwalan paripurna ini merupakan amanat. Amanat ini di berikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh jajaran DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini.

Penegasan Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah

Pengumuman pemberhentian kepala daerah di DPRD Provinsi termaktub dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Soal pemberhentian kepala daerah tertulis di Pasal 78 dan 79. Pada Pasal 78 ayat 2 berbunyi kepala daerah di berhentikan.

Sebagaimana Pasal 78 ayat 1 salah satunya karena berakhir masa jabatan. Sedangkan pada Pasal 79 di jelaskan pengumuman pemberhentian Gubernur di umumkan oleh pimpinan DPRD provinsi.

“Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 2 huruf a dan huruf b. Hal tersebut di umumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dan di usulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur. Serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati atau wakil bupati. Serta walikota dan/atau wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian,” demikian isi Pasal 79.

Related Posts