Demo Mahasiswa Tolak Presiden 3 Periode

Demo Mahasiswa Tolak Presiden 3 Periode

https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo

Jakarta, Demo Mahasiswa Tolak Presiden 3 Periode, CNBC Indonesia – Gelombang demonstrasi mahasiswa. Kembali digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menuntut elite politik menolak dengan keras penundaan pemilu 2024,  maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen.
Ini bukan kali pertama isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode mengemuka ke publik. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir 2019.

Pada saat itu, ada sejumlah elite politik mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula kalangan yang menginginkan agar masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

“Itu sebuah wacana ya. Dan itu juga punya logical thinking, karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa meng-exercise, mengeksekusi programnya dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani kala itu.

Dua tahun isu tersebut hampir tenggelam tak pernah terdengar, tiba-tiba para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendukung Jokowi lanjut tiga periode.

Pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Suryawijaya itu menimbulkan polemik. Sebab, sebagai seorang pejabat pemerintahan, kepala desa tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik politik praktis. Apalagi, kepala desa adalah bagian dari pemerintah yang memiliki pengaruh politik bagi masyarakat.

“Habis lebaran, kami deklarasi [dukung Presiden Jokowi menjabat tiga periode],” kata Surtawijaya saat itu.

.

6 Bantahan Jokowi

 

Saat pertama kali muncul wacana penambahan masa jabatan pada 2019 lalu, Jokowi dengan tegas menolak. Kepala negara bahkan merasa ditampar dengan munculnya isu tersebut, dan menganggap orang yang melontarkan ide ini hanya ingin mencari perhatian dan berniat buruk.
“Satu, ingin tertarik muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, pada 2 Desember 2019 lalu.

Jokowi mengaku tidak menolak wacana amandemen UUD 1945 jika materi pembahasannya terkait untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, jika melebar terlalu jauh Jokowi menilai tidak perlu adanya amandemen.

Jokowi dalam akun Instagram resminya juga pertama kali bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden. “Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tidak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya,” katanya.

Pasca isu tersebut kembali mengemuka pada awal tahun ini, Jokowi juga menegaskan sikapnya. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menggunakannya selama tiga periode. Jokowi akan patuh terhadap konstitusi.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” tegas Jokowi, Senin (15/3/2022).

masih ada segelintir orang yang mendukung penuh perpanjangan masa jabatan presiden

Namun, pernyataan Jokowi itu seolah tak memberikan kepastian. Beberapa waktu setelah pernyataan itu keluar, masih ada segelintir orang yang mendukung penuh perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Jokowi menegaskan akan patuh terhadap konstitusi.

“Namanya teriakan-teriakan seperti itu, saya sudah sering dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi,” tegas Jokowi.

Seakan memberikan angin segar bagi masyarakat di tengah polemik yang terjadi, Jokowi kemudian menyentil jajaran menterinya yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan tertunda-tunda pemilu 2024. Jokowi tak ingin lagi ada menteri yang bicara soal masa jabatan presiden.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penambahan. Enggak. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam menangani kesulitan yang kita hadapi,” tegasnya.

Teranyar, Jokowi telah memutuskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024. Kepastian tersebut dikemukakan Jokowi karena tak ingin muncul berbagai spekulasi terkait pemilu.

“Ini perlu saya jelaskan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya di masyarakat bahwa pemerintah berupaya beredar untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Jelas kita yakin bahwa pemilu yang ditetapkan 14 Februari dan Pilkada 2024,” tegasnya.

About the author